You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Jakarta Resmikan Sistem Belanja Daerah dan Pajak Pusat Online
photo Dadang Kusuma Wira Putra - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Luncurkan Sistem Pembayaran Belanja Daerah Secara Online

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan sistem pembayaran belanja daerah dan pembayaran pajak pusat melalui surat perintah pencairan dana (SP2D) secara online dan real time.

Pembayaran belanja daerah dan pajak pusat, kini dilakukan secara online dan real time

"Ini sebuah inovasi yang belum ada di Indonesia. Pembayaran belanja daerah dan pajak pusat, kini dilakukan secara online dan real time," ujar Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Agung, Kamis (31/1).

Dikatakan Anies, dengan sistem online yang dikerjakan secara real time maka akuntabilitas transaksi pembelanjaan daerah dan pengelolaan pajak bisa menjadi lebih baik dan efisien.

Gubernur Resmikan Tiga Aplikasi Inovasi Layanan Kesehatan

"Dari proses tersebut sangat luar biasa bila kita terapkan kepada seluruh SKPD dan UKPD Pemprov DKI," kata Anies.

Anies menambahkan, saat ini sistem online tersebut masih pada aspek pengeluaran. Nantinya, Anies berharap sistem tersebut akan dicoba untuk aspek lainnya.  

"Ini kerja sama antara pemprov dan Bank DKI, serta Dirjen Pajak. Jadi nantinya kita berharap pada aspek lain," tandasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri menambahkan, pihaknya telah mensosialisasikan dan menggelar pelatihan penggunaan sistem online SP2D ini kepada jajarannya di lima wilayah kota.  

"Hal ini akan dilanjutkan dengan soft launching pembayaran pajak pusat melalui SP2D online,"tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10501 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1320 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1243 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1213 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye962 personBudhi Firmansyah Surapati